Post-secondary law of The Indonesian Physiotherapy Association

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA

 

BAB I

KEANGGOTAAN

 

Pasal 1

Ketentuan :

1.      Anggota biasa IFI adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai ijasah Sebagai Fisioterapis, pendidikan minimal D III Fisioterapi yang sah dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

2.      Anggota luar biasa IFI terdiri dari Fisioterapis Warga Negara Asing yang melakukan pelayanan fisioterapi di Indonesia atas ijin pemerintah Republik Indonesia.

3.      Anggota kehormatan IFI adalah mereka yang telah ditetapkan oleh IFI sebagai anggota kehormatan atas dasar jasa-jasanya terhadap pengembangan fisioterapi.

 

Pasal 2

Tata cara penerimaan anggota :      

1.      Anggota biasa dapat diterima oleh Pengurus Cabang setempat setelah mendaftarkan diri secara tertulis dan membuat pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IFI dengan cara mengisi formulir pendaftaran dan membayar uang pangkal serta melampirkan ijazah pendidikan Fisioterapi terakhir yang diakui pemerintah. Selanjutnya dilaporkan ke pengurus pusat untuk diketahui dan dicatat diregistrasi.

2.      Anggota luar biasa dapat diterima oleh Pengurus cabang setempat setelah mendaftarkan diri secara tertulis dan membuat pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IFI dengan cara mengisi formulir ke pengurus Pusat serta melampirkan ijazah pendidikan Fisioterapi terakhir yang diakui pemerintah, serta mendapat ijin dari pemerintah untuk mendapatkan pertimbangan dan disahkan oleh Pengurus Pusat IFI.

3.      Bilamana ditempat calon tersebut berada belum ada Pengurus cabang IFI, pendaftaran dilakukan melalui Pengurus Cabang terdekat yang se-wilayah.

4.      Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang terdekat ke pengurus pusat atau langsung oleh Pengurus Pusat untuk disahkan oleh kongres dalam bentuk Surat Keputusan setelah melalui pertimbangan-pertimbangan terhadap jasa-jasa yang bersangkutan pada pengembangan fisioterapi Indonesia dalam hal pelayanan, regulasi, pendidikan dan penemuan teknologi fisioterapi. Kriteria pertimbangan diatur tersendiri dalam surat keputusan Pengurus Pusat IFI.

 

Pasal 3

Hak Anggota :

1.      Anggota biasa berhak memilih dan dipilih, mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan secara lisan maupun tertulis kepada pengurus dan mengikuti semua kegiatan organisasi.

2.      Anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak berhak memilih dan dipilih, berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan secara lisan maupun tertulis kepada pengurus dan mengikuti semua kegiatan organisasi.

3.      Tiap Anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas IFI dan atau pekerjaan di bidang Fisioterapi.

4.      Anggota biasa berhak atas informasi yang berkaitan dengan profesi

 

Pasal 4

Kewajiban anggota :

1.      Anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah Profesi fisioterapi dan kode etik Fisioterapi Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan dan keputusan IFI.

2.      Anggota biasa wajib membayar uang pangkal dan uang iuran.

3.      Anggota biasa wajib mengikuti kegiatan yang diadakan oleh cabang setempat minimal 1x dalam setahun.

4.      Anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan berkewajiban menjaga dan mempertahankan kehormatan IFI.

 

Pasal 5

Kehilangan Keanggotaan :

1.      Anggota biasa kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan oleh pengurus pusat IFI  atas rekomendasi dari pengurus cabang.

2.      Anggota luar biasa kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan oleh pengurus pusat IFI dan/atau atas rekomendasi IFI cabang.

3.      Anggota dapat diberhentikan karena bertindak mencemarkan nama baik IFI atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sumpah Profesi Fisioterapi atau Kode Etik Fisioterapi Indonesia.

4.      Keanggotaan anggota biasa dapat diberhentikan sementara apabila yang bersangkutan tidak aktif selama 4 tahun berturut-turut.

5.      Anggota biasa yang status keanggotaannya diberhentikan sementara maka yang bersangkutan kehilangan hak-haknya sebagai anggota biasa.

 

Pasal 6

Tata cara pemberhentian anggota :

1.      Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan setelah anggota yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis.

2.      Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh pengurus cabang sesudah didahului dengan peringatan secara tertulis.

3.      Paling lama 6 (enam) bulan sesudah pemberhentian sementara, pengurus cabang dapat merehabilitasi atau mengusulkan IFI pusat untuk mengukuhkan pemberhentian.

Pasal 7

Pembelaan :

1.      Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat membela diri dihadapan rapat anggota pengurus cabang dengan atau tanpa meminta bantuan kepada majelis etik  fisioterapi Indonesia.

2.      Anggota yang dikenakan pemberhentian diberi kesempatan untuk meminta bantuan kepada majelis etik fisioterapi Indonesia.

3.      Bila perlu anggota yang dikenakan pemberhentian dapat mengajukan pembelaan pada kongres.

4.      Pengajuan pembelaan        sebagaimana dimaksud pada butir (3) diajukan ke pengurus pusat IFI selambat-lambatnya 3 bulan sebelum pelaksanaan kongres

5.      Keputusan kongres dapat membatalkan atau memperkuat tindakan pemberhentian tersebut dengan ketentuan bahwa keputusan yang sah adalah keputusan yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan  yang hadir pada kongres.

 

BAB II

ORGANISASI

 

Pasal 8

Kongres :

1.      Status

a.      Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi

b.     Kongres adalah musyawarah Nasional Fisioterapi Indonesia yang diwakili oleh utusan wilayah, utusan cabang, dan diberi nama Kongres Nasional Fisioterapi Indonesia

c.      Kongres diadakan sekali dalam 4(empat) tahun.

d.     Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Pusat, Utusan Pengurus Wilayah, Utusan Pengurus Cabang dan Majelis.

e.      Dalam keadaan luar biasa, dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya satu cabang dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah cabang yang ada.

f.      Pengurus pusat menyelenggarakan kongres luar biasa selambat-lambatnya 3 bulan setelah surat usulan diterima.

2.      Kekuasaan dan wewenang

a.      Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan Majelis. Ketentuan diterima atau tidaknya Laporan pertanggungjawaban serta tindaklanjutanya diatur dalam keputusan kongres.

b.     Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman-pedoman Pokok serta Garis-garis Besar Haluan dan Program Kerja IFI.

c.      Memilih dan Menetapkan Ketua Umum, dan Sekretarisa Umum IFI

d.     Menetapkan Ketua Majelis Kolegium Fisioterapi, Mejelis Etik Fisioterapi, dan Majelis Pengembangan Pelayanan dan Keprofesian.

e.      Menetapkan tuan rumah penyelenggara kongres berikutnya.

f.      Menetapkan pengangkatan seseorang sebagai anggota kehormatan IFI.

g.      Membuat keputusan membatalkan atau memperkuat tindakan pemberhentian keanggotaan oleh pengurus pusat.

h.     Membentuk dan menetapkan panitia ad hock, badan-badan khusus/ badan kelengkapan IFI.

i.       Menyetujui dan menetapkan Persatuan, Perhimpunan dan komunitas sebagai organisasi binaan Ikatan Fisioterapi Indonesia.

3.      Tata Tertib Kongres

a.      Kongres diselenggarakan oleh Pengurus IFI pusat bersama Panitia Pelaksana Kongres yang dibentuk oleh pengurus IFI Pusat.

b.     Panitia pelaksana kongres adalah pengurus cabang dari cabang yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah dalam kongres sebelumnya.

c.      Pengurus pusat adalah penanggungjawab penyelenggaraan kongres.

d.     Pengurus cabang sebagai Panitia pelaksana kongres bertanggung jawab atas teknis penyelenggarakan kongres

e.      Kongres dihadiri oleh pengurus IFI Pusat, Ketua Majelis, Ketua Pengurus Wilayah Ketua Pengurus Cabang atau yang mewakili sebagai utusan pengurus wilayah/cabang dengan mandat resmi tertulis  dari Ketua Pengurus Wilayah/Cabang, Anggota biasa sebagai peninjau dan peserta lain atas undangan Pengurus IFI Pusat.

f.      Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah cabang yang ada.

g.      Bila  persyaratan pada butir (f) tidak terpenuhi, maka kongres ditunda paling lama satu kali 24 jam, dan setelah itu Kongres dianggap sah dengan utusan cabang yang hadir.

h.     Ketua IFI Cabang atau Utusan pengurus IFI cabang  yang hadir dengan mandat resmi dari Ketua IFI Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau hanya mempunyai hak bicara atas permintaan Presidium.

i.       Eksekutif dan yudikatif serta pengurus wilayah mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara.

j.       Sidang pengesahan Kuorum, Pengesahan suara, pengesahan tata tertib Kongres dan Pemilihan Presidium dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Kongres yang akan berlangsung.

k.     Selanjutnya Kongres dipimpin oleh Presidium yang dipilih dari dan oleh Peserta Kongres dalam sidang lengkap yang diadakan khusus untuk pemilihan Presidium.

l.       Mekanisme pengambilan keputusan dalam Kongres dilaksanakan dalam sidang pleno dan sidang khusus.

m.   Apabila laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat IFI dan Ketua Majelis selesai, maka Pengurus Pusat IFI dan Ketua Majelis yang bersangkutan dinyatakan demisioner setelah mendapat penilaian oleh kongres dan selanjutnya Pengurus Pusat IFI dan ketua Majelis demisioner tersebut berstatus sebagai peninjau.

n.     Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat  IFI dan Ketua Majelis diserahkan kepada Presidium.

o.     Apabila laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat IFI dan Ketua Majelis dinyatakan tidak diterima oleh kongres maka ketua umum dan ketua Majelis tidak bisa dicalonkan kembali.

p.     Untuk pembubaran IFI harus Kongres khusus yang dihadiri oleh utusan cabang yang mewakili sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota. Dan keputusan sah apabila disetujui oleh paling kurang  2/3 ( dua per tiga ) dari jumlah anggota yang hadir/terwakili.

q.     Banyaknya suara cabang dalam Kongres adalah

1)     5   sampai dengan 20 anggota        : Satu Suara

2)     21 sampai dengan 40 anggota        : Dua Suara

3)     41 sampai dengan 60 anggota        : Tiga Suara

4)     61 sampai dengan 80 anggota        : Empat Suara

5)     Selanjutnya setiap satu sampai dengan 20 anggota mendapat tambahan satu suara

 

Pasal 9

Musyawarah Wilayah

1.      Status

a.       Musyawarah wilayah merupakan badan Legislatif tertinggi tingkat wilayah.

b.      Musyawarah wilayah adalah musyawarah pada wilayah daerah tingkat I atau propinsi.

c.       Musyawarah wilayah diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.

d.      Dalam keadaan luar biasa musyawarah wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul lebih dari satu cabang dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah cabang yang ada.

 

2.      Kekuasaan dan wewenang

a.       Menilai pertanggungjawaban pengurus yang lalu mengenai amanat yang diberikan oleh musyawarah wilayah.

b.      Menetapkan Garis-garis besar program kerja wilayah yang menunjang serta tidak bertentangan dengan program kerja pengurus pusat.

c.       Memilih dan menetapkan ketua dan wakil ketua wilayah untuk periode berikutnya

 

3.      Tata tertib musyawarah wilayah

a.       Musyawarah wilayah diselenggarakan  oleh pengurus wilayah bersama panitia pelaksana musyawarah wilayah yang dibentuk oleh pengurus wilayah.

b.      Panitia pelaksana musyawarah wilayah bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan musyawarah wilayah.

c.       Musyawarah wilayah dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Utusan Pengurus Cabang, peninjau dan undangan pengurus wilayah.

d.      Musyawarah wilayah sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah cabang yang ada.

e.       Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka musyawarah wilayah ditunda selambat-lambatnya 1 X 24 jam, dan setelah itu musyawarah wilayah dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir.

f.       Utusan Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara, peninjau mempunyai hak bicara.

g.       Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib, dan sidang pemilihan presidium dipimpin oleh ketua panitia pelaksana musyawarah wilayah.

h.      Musyawarah wilayah selanjutnya dipimpin oleh presidium yang dipilih dari dan oleh peserta dalam sidang lengkap yang diadakan untuk pemilihan presidium.

i.        Apabila laporan pertanggungjawaban pengurus wilayah selesai, maka pengurus wilayah yang bersangkutan dinyatakan demisioner setelah mendapat penilaian oleh musyawarah wilayah, dan selanjutnya pengurus wilayah demisioner tersebut berstatus sebagai peninjau.

j.        Banyaknya suara cabang adalah sesuai dengan jumlah anggota per cabang.

 

Pasal 10

Musyawarah Cabang

1.      Status

a.       Musyawarah cabang merupakan badan Legislatif tertinggi tingkat cabang.

b.      Musyawarah cabang adalah musyawarah pada cabang.

c.       Musyawarah cabang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.

d.      Dalam keadaan luar biasa musyawarah cabang dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 5 anggota biasa dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota biasa yang ada.

2.      Kekuasaan dan wewenang

a.       Menilai pertanggungjawaban pengurus yang lalu mengenai amanat yang diberikan oleh musyawarah cabang.

b.      Menetapkan Garis-garis besar program kerja cabang yang menunjang serta tidak bertentangan dengan program kerja pengurus pusat.

c.       Memilih dan menetapkan ketua dan wakil ketua cabang untuk periode berikutnya

3.      Tata tertib musyawarah cabang

a.       Musyawarah cabang diselenggarakan  oleh pengurus cabang bersama panitia pelaksana musyawarah cabang yang dibentuk oleh pengurus cabang.

b.      Panitia pelaksana musyawarah cabang bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan musyawarah cabang.

c.       Musyawarah cabang dihadiri oleh Pengurus Cabang, Anggota Cabang, peninjau dan undangan pengurus cabang.

d.      Musyawarah cabang sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota biasa yang ada.

e.       Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka musyawarah cabang ditunda selambat-lambatnya 1 X 24 jam, dan setelah itu musyawarah cabang dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir.

f.       Anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak suara, peninjau mempunyai hak bicara.

g.       Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib, dan sidang pemilihan presidium dipimpin oleh ketua panitia pelaksana musyawarah cabang.

h.      Musyawarah cabang dipimpin oleh presidium yang dipilih dari dan oleh peserta dalam sidang lengkap yang diadakan untuk pemilihan presidium.

i.        Apabila laporan pertanggungjawaban pengurus cabang selesai, maka pengurus cabang yang bersangkutan dinyatakan demisioner setelah mendapat penilaian oleh musyawarah cabang, dan selanjutnya pengurus cabang demisioner tersebut berstatus sebagai anggota biasa

j.        Banyaknya suara anggota adalah satu anggota satu suara.

Pasal 11

Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS)

1.      Status

a.       Musyawarah Kerja Nasional adalah rapat IFI yang dihadiri oleh segenap kelengkapan organisasi tingkat pusat dengan Ketua Pengurus Wilayah dan  Ketua Pengurus Cabang atau yang mewakili.

b.      Musyawarah Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam periode pengurusan IFI Pusat

 

2.      Kekuasaan dan Wewenang

a.       Menilai pelaksanaan keputusan dan ketetapan kongres, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa kepengurusan selanjutnya.

b.      Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan kongres yang akan datang.

 

3.      Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional

a.       Musyawarah Kerja Nasional diadakan oleh pengurus pusat bersama panitia pelaksana musyawarah kerja yang dibentuk oleh pengurus pusat.

b.      Keputusan dan ketetapan musayawarah kerja diambil dengan cara musyawarah dan mufakat.

c.       Panitia pelaksana musyawarah kerja nasional bertanggung jawab atas segi teknis pelaksanaan musyawarah kerja nasional.

d.      Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat, Majelis, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Cabang  atau yang mewakili sebagai utusan cabang dengan mandat dari ketua Pengurus Wilayah atau Cabang

e.       Musyawarah Kerja Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah cabang yang ada.

f.       Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka musyawarah kerja nasional ditunda selambat-lambatnya 1 X 24 jam, dan setelah itu musyawarah kerja nasional dianggap sah dengan jumlah utusan yang hadir.

g.       Musyawarah kerja nasional dipimpin oleh ketua umum, apabila ketua umum berhalangan hadir maka musyawarah kerja nasional dapat dipimpin oleh Sekretaris Umum atau pengurus yang lain

 

Pasal 12

Struktur Kepemimpinan

 

1.      Struktur Kepemimpinan tingkat pusat terdiri dari Pengurus pusat IFI, Majelis Etik Fisioterapi, Majelis Kolegium Fisioterapi dan Majelis Pengembangan pelayanan Keprofesian yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing sesuai tugasnya

2.      Dalam menyelengarakan tugasnya, kepemimpinan di tingkat pusat berkoordinasi secara terintegrasi melalui Musyawarah Pimpinan Pusat yang terdiri dari Pengurus pusat IFI, Majelis Etik Fisioterapi, Majelis Kolegium Fisioterapi dan Majelis Pengembangan pelayanan Keprofesian yang dipimpin oleh Ketua Umum IFI.

Pengurus pusat

1.      Status

a.       Pengurus pusat adalah Badan Eksekutif tertinggi IFI, 

b.      Bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi

c.       Periode Pengurus Pusat IFI adalah diantara 2(dua) kongres yang berurutan yaitu empat tahun.

d.      Apabila ketua umum berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya maka jabatan ketua umum diambil alih oleh Sekretaris Umum.

 

2.      Personalia Pengurus Pusat IFI

a.       Pengurus pusat IFI sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang ketua umum, satu orang sekretaris umum, satu orang bendahara umum, dan beberapa ketua bidang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan organisasi.

b.      Ketua umum yang telah habis masa jabatannya untuk satu periode dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya

c.       Seorang anggota bisa menjadi ketua umum paling banyak dua kali masa kepengurusan,  Selanjutnya dapat dipilih kembali setelah jeda masa kepengurusan yang lain.

d.      Yang bisa menjadi pengurus pusat adalah anggota biasa yang pernah menjadi pengurus cabang atau anggota biasa yang mempunyai komitmen terhadap IFI

 

3.      Kekuasaan dan wewenang

a.       Melaksanakan isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan semua keputusan yang telah ditetapkan kongres.

b.      Mensosialisasikan kepada semua pengurus wilayah, pengurus cabang mengenai pengambilan keputusan organisasi.

c.       Membina dan meningkatkan Kinerja wilayah dan cabang termasuk mengesahkan terbentuknya wilayah dan cabang.

d.      Menyelenggarakan kongres dan bertanggung jawab kepada anggota dalam kongres.

e.       Membina hubungan yang baik dengan semua instansi yang ada, baik pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri khususnya instansi yang berhubungan dengan kesehatan pada umumnya dan fisioterapi pada khususnya.

f.       Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui forum Kongres.

g.       Menyiapkan draft materi kongres melalui forum mukernas

h.      Mengesahkan pengurus wilayah dan cabang serta perangkat organisasi tingkat pusat.

4.      Tata cara pengelolaan

a.       Pengurus pusat menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan pengurus pusat demisioner.

b.      Pengurus Pusat dan Majelis IFI harus sudah melengkapi personelnya paling lambat 30  hari setelah kongres

c.       Serah terima kepengurusan pada saat berakhirnya kongres dan disertai berita acara serah terima jabatan.

d.      Untuk menyelenggarakan kegiatannya, pengurus pusat  harus mengadakan rapat-rapat berupa musyawarah kerja, rapat harian, rapat pleno terbatas, rapat pleno, rapat pleno diperluas.

e.       Ketentuan tentang musyawarah kerja diatur dalam pasal tersendiri.

f.       Rapat harian hanya dihadiri oleh pengurus pusat dengan atau tanpa ketua bidang/seksi sekurang-kurangnya diselenggarakan sebulan sekali.

g.       Rapat pleno terbatas dihadiri oleh pengurus pusat, ketua Majelis  yang diperlukan, sekurang-kurangnya diselenggarakan tiga bulan sekali.

h.      Rapat pleno dihadiri oleh pengurus pusat lengkap dan seluruh ketua dan anggota majelis yang diselenggarakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali.

i.        Rapat pleno diperluas dihadiri pengurus pusat lengkap, ketua dan anggota Majelis dan ketua pengurus wilayah/ cabang yang diperlukan, diselenggarakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun.

 

5.      Tata cara pengelolaan administrasi dan keuangan

a.       Menyelengarakan administrasi keanggotaan yang dikelola oleh unit khusus yang bertugas untuk mendaftar, mendata, menyimpan, dan mengelola potensi dasar anggota.

b.      Meyelenggarakan adminitrasi kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris jenderal atau sekretaris khusus yang bertanggungjawab langsung kepada sekretaris jenderal.

c.       Meyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan tata cara dan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabilitas dan dipimpin oleh bendahara umum atau seorang kepala bagian keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada bandahara umum.

d.      Membuat laporan keuangan tahunan dan disampaikan kepada seluruh anggota melalui pengurus cabang.

 

Pasal 13

Pengurus Cabang

1.      Status

a.       Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di tempat yang mempunyai sekurang-kurangnya 5(lima) anggota biasa.

b.      Keberadaan cabang adalah di tingkat Kabupaten atau Kota.

c.       Dalam satu kabupaten/kota hanya boleh ada satu cabang.

d.      Bila jumlah anggota Fisioterapi dalam satu atau lebih kabupaten/kota adalah 5 orang  atau lebih, harus membentuk cabang sendiri atas usulan Pengurus Wilayah atau Pengurus Cabang IFI terdekat dan disahkan oleh IFI pusat.

e.       Sesuai butir (d) bila tidak terbentuk dalam waktu satu tahun sejak berlakunya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini maka pengurus pusat bertanggungjawab membentuk, mengesahkan dan membina.

f.       Jika satu cabang terdiri dari beberapa kabupaten maka harus ditunjuk koordinator kabupaten.

g.       Bila dianggap perlu pengurus IFI cabang dapat membentuk perangkat organisasi lainnya untuk kepentingan organisasi dan atas sepengetahuan pengurus IFI pusat.

h.      Masa jabatan pengurus cabang 4 (empat) tahun atau diantara dua musyawarah cabang yang berurutan yang pengesahannya dilakukan oleh pengurus pusat.

i.        Ketua pengurus cabang yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

j.        Seorang anggota bisa menjadi ketua cabang paling banyak dua kali masa kepengurusan,  Selanjutnya dapat dipilih kembali setelah jeda masa kepengurusan yang lain.

k.      Struktur kelengkapan pengurus cabang IFI disesuaikan dengan struktur kelengkapan pengurus pusat IFI.

 

2.      Kekuasaan dan wewenang

a.       Melaksanakan keputusan kongres, keputusan pengurus pusat IFI dan musyawarah cabang.

b.      Memberikan laporan kepada pengurus pusat IFI tentang program kerja serta hasil kerja yang telah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

c.       Membina hubungan baik dengan semua instansi yang berhubungan dengan upaya kesehatan pada umumnya dan fisioterapi pada khususnya di tingkat kabupaten/kota.

d.      Pengurus Cabang harus melaksanakan musyawarah cabang pada akhir masa jabatannya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa jabatan berakhir.

e.       Bertanggung jawab kepada musyawarah cabang dan pengurus pusat IFI.

 

3.      Tata cara pengelolaan

a.       Formatur pengurus cabang terpilih harus telah dapat menyusun kepengurusannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah selesainya musyawarah cabang.

b.      Pengurus cabang menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan pengurus cabang demisioner.

c.       Serah terima kepengurusan harus dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah selesai musyawarah cabang dan selanjutnya ketua cabang yang lama melaporkan pergantian pengurus cabang pada pengurus pusat disertai data-datanya untuk mendapatkan pertimbangan dan atau pengesahan dari pengurus pusat.

d.      Untuk menyelenggarakan kegiatannya, pengurus cabang harus mengadakan rapat-rapat berupa rapat harian, rapat pleno terbatas dan rapat pleno.

e.       Rapat harian hanya dihadiri oleh pengurus IFI cabang (ketua, bendahara, sekretaris) sekurang-kurangnya diselenggarakan sebulan sekali.

f.       Rapat pleno terbatas dihadiri oleh pengurus harian cabang ditambah pengurus cabang lain yang diperlukan sekurang-kurangnya diselenggarakan tiga bulan sekali.

g.       Rapat pleno dihadiri oleh pengurus cabang lengkap yang diselenggarakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali.

h.      Pengurus cabang dalam mengadakan kegiatannya secara periodik sekurang-kurangnya satu tahun sekali membuat laporan kegiatan kepada pegurus pusat.

i.        Yang dapat menjadi pengurus cabang adalah anggota biasa IFI cabang setempat.

Pasal 14

Pengurus Wilayah

1.      Status

a.       Pengurus wilayah adalah perangkat organisasi ditingkat propinsi yang berkedudukan di ibu kota propinsi.

b.      Ketua Pengurus Wilayah IFI dipilih melalui musyawarah wilayah.

c.       Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 1 orang bendahara.

d.      Bila dianggap perlu pengurus Wilayah IFI dapat membentuk perangkat organisasi lainnya untuk kepentingan organisasi dan atas sepengetahuan pengurus pusat IFI.

e.       Masa jabatan pengurus wilayah 4 (empat) tahun atau diantara dua musyawarah wilayah yang berurutan yang pengesahannya dilakukan oleh pengurus pusat.

f.       Ketua pengurus wilayah yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

g.       Seorang anggota hanya bisa menjadi ketua pengurus wilayah paling banyak dua kali masa jabatan baik secara berurutan maupun tidak berurutan.

h.      Struktur kelengkapan pengurus wilayah IFI disesuaikan dengan struktur kelengkapan pengurus pusat IFI.

 

2.      Kekuasaan dan wewenang

a.       Mewakili kegiatan IFI di tingkat Propinsi.

b.      Melakukan koordinasi dengan pengurus cabang di wilayah Propinsi dalam rangka kegiatan di wilayah Propinsi.

c.       Memberikaan laporan tertulis kepada pangurus Pusat IFI tentang pelaksanaan program kerja serta hasil kerja yang telah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

d.      Melaksanakan keputusan kongres, keputusan pengurus pusat IFI.

e.       Membina hubungan baik dengan semua aparat yang berhubungan dengan upaya kesehatan pada umumnya dan Fisioterapi pada khususnya di tingkat Propinsi.

f.       Melaksanakan musywarah wilayah pada akhir masa jabatannya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak masa jabatan berakhir.

g.       Bertanggung jawab kepada pengurus Pusat IFI.

 

Pasal 15

Majelis-majelis

1.   Status

a.       Majelis adalah  badan kelengkapan IFI yang dibentuk oleh kongres untuk menjalankan tugas dan kewajiban dalam bidang khusus.

b.      Majelis-majelis  tersebut adalah : Majelis Etik Fisioterapi, Majelis Kolegium, Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian

c.       Masa jabatan Majelis sama dengan masa jabatan pengurus Pusat IFI.

d.      Kepengurusan Majelis sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, sekretaris dan anggota.

 

2.   Kekuasaan dan wewenang

a.       Kekuasaan dan wewenang majelis diatur dalam pasal tersendiri.

b.      Secara umum seluruh badan khusus dalam menjalankan tugasnya perlu saling koordinasi dengan eksekutif organisasi.

c.       Majelis bertanggung jawab kepada kongres.

 

Pasal 16

Majelis Etik Fisioterapi

1.      Status

a.       Majelis Etik Fisioterapi adalah badan yudikatif IFI yang bertanggungjawab memberikan masukan ke badan Eksekutif dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan etika Fisioterapi.

b.      Majelis Etik Fisioterapi dibentuk ditingkat Pusat.

2.      Kekuasaan dan wewenang

a.       Melaksanakan isi anggaran dasar dan rumah tangga IFI serta semua keputusan yang ditetapkan oleh kongres.

b.      Melakukan tugas bimbingan , pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik Fisioterapi, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan etika fisioterapi berkoordinasi dengan badan eksekutif.

c.       Memperjuangan agar etik fisioterapi dapat ditegakkan di Indonesia

d.      Membina hubungan baik dengan majelis atau instansi yang berhubungan dengan etik profesi, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain.

3.      Tata cara pengelolaan

a.       Ketua Majelis Etik Fisioterapi dipilih dan ditetapkan dalam kongres

b.      Pengurus Majelis etik Fisioterapi adalah anggota biasa.

c.       Majelis Etik Fisioterapi segera menjalankan tugasnya segera setelah kongres.

d.      Majelis Etik Fisioterapi dapat melakukan kegiatan atas inisiatif sendiri ataupun atas usul serta permintaan.

Pasal 17

Majelis Kolegium Fisioterapi

1.   Status

a.       Majelis Koligium Fisioterapi adalah badan khusus IFI yang bertanggungjawab memberikan masukan ke badan eksekutif dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan sistem pendidikan Fisioterapi.

b.      Majelis Kolegium Fisioterapi  dibentuk ditingkat Pusat.

 

2.    Kekuasaan dan wewenang

a.       Melaksanakan isi anggaran dasar dan rumah tangga IFI serta semua keputusan yang ditetapkan oleh kongres.

b.      Mempunyai kewenangan pengawasan terhadap badan eksekutif dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan bidang fisioterapi.

c.       Mewakili IFI dalam bidang pendidikan  fisioterapi setelah berkoordinasi dengan eksekutif.

d.      Menyusun kurikulum pendidikan fisioterapi  

 

3.      Tata cara pengelolaan

a.       Ketua Majelis Koligium Fisioterapi dipilih dan ditetapkan dalam kongres

b.      Pengurus Majelis Koligium Fisioterapi adalah anggota biasa.

c.       Majelis Koligium Fisioterapi segera menjalankan tugasnya segera setelah kongres.

 

Pasal 18

Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian

1.      Status

a.       Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian  adalah badan khusus IFI yang bertanggungjawab memberikan masukan ke badan eksekutif dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan sistem pelayanan keprofesian yang bermutu dan terjangkau.

b.      Majelis Pengembangan Pelayanan dan Keprofesian  dibentuk ditingkat Pusat.

2.      Kekuasaan dan wewenang

a.       Melaksanakan isi anggraran dasar dan rumah tangga IFI serta semua keputusan yang ditetapkan oleh kongres.

b.      Melaksanakan pengawasan terhadap badan eksekutif dalam pelaksanaan dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksnaan dan pengawasan pelayanan keprofesian yang bermutu.

c.       Mewakili IFI dalam bidang pengembangan pelayanan keprofesian setelah berkoordinasi dengan badan eksekutif.

d.      Memberikan masukan ke badan eksekutif tentang kebijakan program pengembangan profesi fisioterapi.

e.       Memberikan masukan ke badan eksekutif tentang kebijakan dan pengendalian sistem evaluasi pelayanan profesi fisioterapi.

3.      Tata cara pengelolaan

a.       Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian dipilih dan ditetapkan dalam kongres

b.      Pengurus Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian adalah anggota biasa yang mampu mengkoordinasikan berbagai stakeholder di bidang pelayanan fisioterapi.

c.       Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian  segera menjalankan tugasnya segera setelah kongres.

Pasal 19

Organisasi Binaan merupakan organisasi pendukung IFI dan dibawah naungan IFI, bisa berupa Persatuan, Perhimpunan dan Komunitas

1.      Syarat Pendirian

a.       Jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang

b.      Mempunyai AD/ART yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, visi dan misi dibentuknya organisasi yang tidak bertentangan dengan AD-ART IFI.

c.       Mempunyai program kerja yang jelas.

d.      Disyahkan dengan surat keputusan Pengurus Pusat IFI.

e.       Masa jabatan satu periode kepengurusan paling lama 4 (empat)

2.      Keanggotaan

a.       Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka bagi seluruh anggota ikatan fisioterapi Indonesia.

b.      Anggota harus terdaftar sebagai anggota IFI.

3.      Status

a.       Organisasi binaan merupakan organisasi dibawah IFI, bertanggungjawab kepada anggota dan Pengurus Pusat IFI

b.      Memberikan masukan ke pengurus Pusat IFI tentang kebijakan program pengembangan pendidikan dan pelayanan.

 

BAB III

KEPUTUSAN

 

Pasal 20

1.      Semua keputusan yang diambil dalam organisasi dan badan kelengkapan IFI dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

2.      Jika musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak.

3.      Keputusan yang menyangkut perseorangan dilakukan secara bebas dan rahasia.

BAB IV

KEKAYAAN

 

Pasal 21

1.      Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh kongres dan pemungutannya dilaksanakan oleh pengurus cabang.

2.      Pengurus cabang diwajibkan menyerahkan dari uang pangkal dan iuran anggota yang besarannya ditetapkan kongres kepada pengurus pusat sebesar 25%, pengurus wilayah sebesar 10%,  dan penyerahannya sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

3.      Untuk kepentingan masing-masing cabang, pengurus cabang dapat menetapkan iuran tambahan atas dasar musyawarah dan mufakat musyawarah cabang.

4.      Kekayaan organisasi dikuasai dan dikelola serta dipertanggungjawabkan oleh pengurus yang bersangkutan.

 

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

SERTA PEMBUBARAN ORGANISASI

 

Pasal 22

Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

1.      Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan dalam kongres.

2.      Rencana perubahan tersebut diajukan oleh pengurus pusat atau pengurus cabang kepada kongres.

3.      Rencana perubahan dari pengurus cabang harus sudah diterima pengurus pusat selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum kongres

Pasal 23

Pembubaran Organisasi IFI hanya dapat dilakukan oleh Kongres Khusus yang diusulkan oleh pengurus cabang yang mewakili sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah anggota.

BAB VI

PERALIHAN

Pasal 24

1.      Sebelum pengurus wilayah terbentuk sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, fungsi dan peran pengurus wilayah dilaksanakan oleh koordinator wilayah atau pengurus Cabang IFI yang berada di ibu kota propinsi

2.      Pengurus Wilayah dibentuk selambat-lambatnya enam bulan sejak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 25

1.      Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota Ikatan Fisioterapi Indonesia

2.      Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diatur dengan Keputusan Musyawarah Nasional maupun Keputusan Pengurus Pusat IFI, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga ini.